BERITA TENTANG DUNIA KEMILITERAN KHUSUS NYA MILITER INDONESIA DAN MILITER DUNIA PADA UMUM NYA
September 19, 2010
KRI ARUNG SAMUDERA
KRI Arung Samudera adalah kapal perang Indonesia jenis kapal latih berbentuk kapal layar yang mempunyai anak buah kapal sejumlah 16 orang. KRI Arung Samudera yang memiliki panjang 35 meter, lebar 6,45, memiliki 3 tiang masing-masing setinggi 18 meter, 9 layar dan dilengkapi 2 mesin berkekuatan 260 PK. Kapal ini buatan Selandia Baru yang berbobot 120 Ton. sebelum dibeli pemerintah Republik Indonesia bernama Adventure.
Kapal ini telah belayar mengelilingi dunia semenjak 14 April 1996. KRI Arung Samudera telah melawat Australia, Kepulauan Chagos, Seychelles, Yemen, Arab Saudi, Mesir, Italia, Spanyol, Perancis, Maroko, Kepulauan Karibia, Panama, Meksiko, Hawai (Amerika Serikat), Jepang, Hong Kong dan Singapura.
SPESIFIKASI
Pembuat: H.C. Stulchen & Sohn Hamburg, Jerman
Mulai dibuat: 1952
Diluncurkan: 24 Januari 1953
Ditugaskan: 1953
Status: Masih bertugas
Pelabuhan daftar: Armada Timur TNI-AL
Berat benanam: 847 ton
Panjang: 58,5 m (191.93 kaki)
Lebar: 9,50 m (31.17 kaki)
Draft: 4,05 m (13.29 kaki)
Tenaga penggerak: 1 unit Diesel 986 HP, dengan satu propeler berdaun 4
Kecepatan: 10,5 knot dengan mesin
9 knot dengan layar
Awak kapal: 75 orang
Senapan Serbu SS2 Menunjukkan Keandalan Sebagai Senjata Kelas Dunia
Hal ini terbukti dari keberhasilan tim menembak tentara Indonesia menjadi juara umum di arena kompetisi menembak internasional. Kali ini tim menjadi juara umum di Australia Army Skill Arms Meeting (AASAM) pada tahun 2010 adalah kompetisi menembak yang diselenggarakan di Puckapunyal, Victoria, Australia 6-20 Mei, 2010. Tim menembak Angkatan Darat Indonesia memenangkan 22 emas, 13 medali perak dan 14 medali perunggu.
Dalam kompetisi menembak AASAM 2010, tentara Indonesia mengirim sepuluh atlet dan lima pejabat. penembak jitu ini adalah tentara yang dipilih secara selektif dan diberi berbagai materi tentang kemampuan menembak. Tim penembak ini dipimpin oleh letnan kolonel Inf. Budiman Danyonif Airborne 328/Kostrad.
Untuk kedua kalinya, keberhasilan tim menembak tentara Indonesia sebagai juara umum di AASAM 2010, di samping didukung oleh kemampuan dan kesiapan tim juga didukung oleh kualitas dan keandalan senjata yang diproduksi oleh Pindad, senapan SS2 - V4. Pencapaian ini merupakan prestasi yang membanggakan bagi Angkatan Darat Indonesia pada khususnya dan Indonesia pada umumnya.
VIETNAM-RI BAHAS MOU PERTAHANAN
Jakarta - Wakil Menteri Pertahanan Vietnam Letjen Nguyen Chi Vinh melakukan kunjungan ke Kementerian Pertahanan RI guna membahas MoU (nota kesepahaman) di bidang pertahanan kedua negara, antara lain kerja sama industri pertahanan.
"Kedatangan Wamenhan Vietnam kali ini guna membahas mengenai nota kesepahaman," kata Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro di Jakarta, Rabu.
Nota kesepahaman itu antara lain mengenai kerja sama industri pertahanan dan program pertukaran anggota angkatan bersenjata, kata Menhan kepada wartawan saat meninggalkan pertemuan karena akan mengikuti rapat di Kementerian Koordinasi Politik, Hukum dan Keamanan.
Wamenhan RI Sjafrie Sjamsoeddin, yang menggantikan Menhan dalam pertemuan dengan Wamenhan Vietnam, mempertegas pernyataan Purnomo Yugiantoro bahwa pertemuan tersebut membahas nota kesepahaman guna meningkatkan kerja sama pertahanan.
"Pertemuan hari ini membahas mengenai kerja sama industri pertahanan, latihan bersama, sekolah dan hal lainnya yang berhubungan dengan pertahanan militer, tidak ada kaitannya dengan masalah politik," jelasnya.
Di samping itu, kunjungan Vietnam kali membahas persiapan pertemuan menteri pertahanan se-ASEAN plus (ADMM+) pada Oktober 2010 nanti, lanjut Wamenhan RI bersama dengan Wamenhan Vietnam Letjen Nguyen Chi Vinh.
"Kedua negara sepakat akan memperkuat nota kesepahaman karena hal itu merupakan tonggak penting pada hubungan kedua negara," kata Wamenhan Vietnam yang didampingi oleh seorang penerjemah dari Vietnam.
Ia menegaskan bahwa kedatangannya hanya membahas nota kesepahaman dan persiapan pertemuan ADMM+. Berbagai masalah pertahanan, seperti masalah keamanan non-tradisional, yang meliputi terorisme, akan dibahas dalam pertemuan tersebut.
Ia berharap mendapat dukungan dari negara-negara lain terutama Indonesia untuk penyelenggaraan acara tersebut. Sebaliknya, Vietnam akan mendukung Indonesia yang akan menjadi tuan rumah ADMM pada 2011.
Pertemuan ADMM+, yang akan mengikutsertakan menteri pertahanan dari negara anggota ASEAN dan menteri pertahanan dari Amerika Serikat, Rusia, China, Korea Selatan, Jepang, Australia, Selandia Baru dan India, diselenggarakan di Hanoi, Vietnam, pada 11-13 Oktober.
"Kedatangan Wamenhan Vietnam kali ini guna membahas mengenai nota kesepahaman," kata Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro di Jakarta, Rabu.
Nota kesepahaman itu antara lain mengenai kerja sama industri pertahanan dan program pertukaran anggota angkatan bersenjata, kata Menhan kepada wartawan saat meninggalkan pertemuan karena akan mengikuti rapat di Kementerian Koordinasi Politik, Hukum dan Keamanan.
Wamenhan RI Sjafrie Sjamsoeddin, yang menggantikan Menhan dalam pertemuan dengan Wamenhan Vietnam, mempertegas pernyataan Purnomo Yugiantoro bahwa pertemuan tersebut membahas nota kesepahaman guna meningkatkan kerja sama pertahanan.
"Pertemuan hari ini membahas mengenai kerja sama industri pertahanan, latihan bersama, sekolah dan hal lainnya yang berhubungan dengan pertahanan militer, tidak ada kaitannya dengan masalah politik," jelasnya.
Di samping itu, kunjungan Vietnam kali membahas persiapan pertemuan menteri pertahanan se-ASEAN plus (ADMM+) pada Oktober 2010 nanti, lanjut Wamenhan RI bersama dengan Wamenhan Vietnam Letjen Nguyen Chi Vinh.
"Kedua negara sepakat akan memperkuat nota kesepahaman karena hal itu merupakan tonggak penting pada hubungan kedua negara," kata Wamenhan Vietnam yang didampingi oleh seorang penerjemah dari Vietnam.
Ia menegaskan bahwa kedatangannya hanya membahas nota kesepahaman dan persiapan pertemuan ADMM+. Berbagai masalah pertahanan, seperti masalah keamanan non-tradisional, yang meliputi terorisme, akan dibahas dalam pertemuan tersebut.
Ia berharap mendapat dukungan dari negara-negara lain terutama Indonesia untuk penyelenggaraan acara tersebut. Sebaliknya, Vietnam akan mendukung Indonesia yang akan menjadi tuan rumah ADMM pada 2011.
Pertemuan ADMM+, yang akan mengikutsertakan menteri pertahanan dari negara anggota ASEAN dan menteri pertahanan dari Amerika Serikat, Rusia, China, Korea Selatan, Jepang, Australia, Selandia Baru dan India, diselenggarakan di Hanoi, Vietnam, pada 11-13 Oktober.
KEMHAN BANTU RUMUSKAN STANDAR PENGAMANAN LAUT SIPIL
Jakarta, Kementerian Pertahanan akan memberikan masukan rumusan prosedur standar operasi pengamanan laut oleh aparat sipil, menyusul kesepakatan RI-Malaysia di Kinabalu, Malaysia pada awal pekan ini, tentang pengamanan batas laut kedua negara.
"Tentu kita akan bantu beri masukan, format prosedur standar operasinya seperti apa pengamanan laut yang dilakukan militer kedua negara," kata Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro menjawab ANTARA usai usai melepas keberangkatan jajaran Kementerian Pertahanan dan keluarganya mudik, di Jakarta, Rabu.
Purnomo mengemukakan, pihaknya juga akan memberikan masukan tentang aturan pelibatan (rule of engagement) yang dilakukan aparat sipil dalam mengamankan wilayah laut nasional terutama yang berbatasan dengan negara lain.
Purnomo mengemukakan, militer Indonesia dan Malaysia telah memiliki standar prosedur operasi dan aturan pelibatan dalam pengamanan batas laut kedua negara.
"Nah untuk aparat sipil yang melakukan pengamanan laut nasional seperti Polri, Imigrasi, Bea Cukai, Kementerian Kelautan dan Perikanan, kan belum ada. Ini harus dirumuskan dua negara agar tidak lagi lagi salah paham, hingga memunculkan insiden yang berujung sengketa kedua negara," katanya.
Selesaikan masalah
Dalam pertemuan joint commission for bilateral cooperation (JCBC) di Kinabalu, Malaysia awal pekan ini, Pemerintah Indonesia dan Malaysia sepakat menyelesaikan segala persoalan di antara kedua negara melalui jalur diplomasi dan perundingan dengan mengedepankan asas kesetaraan dan saling menghormati.
Delegasi Indonesia dipimpin Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa, sementara Malaysia dipimpin Menteri Luar Negeri Dato` Sri Anifah bin Haji Aman.
Sebagaimana dikutip dari laman Kementerian Luar Negeri Indonesia, pertemuan berlangsung produktif. Kedua negara sepakat menghindari insiden 13 Agustus 2010 terulang pada masa mendatang.
Insiden yang dimaksud adalah peristiwa penangkapan petugas patroli Kementerian Kelautan dan Perikanan Indonesia oleh polisi Malaysia. Peristiwa ini menyulut ketegangan di antara kedua negara.
Dalam pertemuan tersebut, demikian pernyataan resmi dalam situs Kemlu, Menlu Marty menyampaikan kembali keprihatinan mendalam Pemerintah Indonesia atas peristiwa itu. Menlu Malaysia menanggapi, Pemerintah Malaysia memutuskan tidak akan memberlakukan prosedur penahanan kepada petugas Indonesia.
Selanjutnya, kedua menlu sepakat menetapkan standar operating procedure (SOP) dan return on equity (ROE) bagi para petugas terkait di lapangan untuk mencegah terulangnya kembali insiden serupa pada masa mendatang.
Dalam kaitan ini, kedua negara menyepakati agar unsur sipil kedua negara, yaitu Badan Koordinasi Keamanan Laut (Bakorkamla) dari sisi Indonesia dan Agensi Penguatkuasa Maritim Malaysia (APMM) dimasukkan dalam struktur General Border Committee .
Penyempurnaan SOP dan ROE tersebut penting mengingat proses perundingan perbatasan akan memakan waktu yang tidak singkat.
Kedua negara juga sepakat bahwa cara yang paling efektif untuk menghindari kembali terjadinya insiden serupa adalah dengan intensifikasi perundingan delimitasi perbatasan laut yang menjadi akar permasalahan di antara kedua negara.
Kedua menlu akan membahas lebih jauh soal ini di sela-sela Sidang Majelis Umum PBB di New York pada minggu ketiga bulan September 2010.
Di samping itu, dijadwalkan pula perundingan perbatasan tingkat teknis ke-16 dan 17 yang masing-masing akan dilaksanakan pada 11-12 Oktober 2010 di Malaysia serta tanggal 23-24 Nopember 2010 di Indonesia.
PANGLIMA TNI: TINGKATKAN PEMBINAAN TERHADAP PRAJURIT
Jakarta, Panglima TNI Jenderal Djoko Santoso memandang perlu peningkatan pembinaan personel agar tidak ada lagi prajurit atau perwira yang mengkritik atasannya secara terbuka.
Ditemui di Jakarta, Jumat, dia mengatakan, "Tentu kita akan melakukan pembinaan lah. Ke depan, tidak ada lagi pelanggaran terhadap disiplin dan tata tertib seperti itu."
Sebelumnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan prajurit dan perwira TNI tak memiliki ruang untuk menyerang atasan, baik atasan organik maupun atasan dalam skala nasional.
"Hal ini karena bertentangan dengan sumpah prajurit dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia," katanya.
Kolonel Pnb Adjie Suraji sebelumnya menulis di sebuah harian nasional bertajuk "Pemimpin, Keberanian, dan Perubahan" pada 6 September 2010 yang membuat institusi TNI berang.
Tindakan perwira menengah itu dinilai melanggar kode etik karena melakukan kritik terbuka terhadap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang notabene adalah Panglima Tertinggi TNI.
Mabes TNI Angkatan Udara menegaskan ide dan pemikiran Kolonel Pnb Adjie Suradji tentang kritikan terhadap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bukan opini institusi, melainkan pribadi yang bersangkutan.
Juru Bicara TNI Angkatan Udara Marsekal Pertama TNI Bambang Samoedro menyatakan, TNI Angkatan Udara memegang teguh UU No. 34/2004 tentang TNI.
"Khususnya Pasal 2 yang memuat tentang jati diri yang salah satu klausulnya menyatakan bahwa TNI dilarang berpolitik praktis," katanya.
Ditemui di Jakarta, Jumat, dia mengatakan, "Tentu kita akan melakukan pembinaan lah. Ke depan, tidak ada lagi pelanggaran terhadap disiplin dan tata tertib seperti itu."
Sebelumnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan prajurit dan perwira TNI tak memiliki ruang untuk menyerang atasan, baik atasan organik maupun atasan dalam skala nasional.
"Hal ini karena bertentangan dengan sumpah prajurit dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia," katanya.
Kolonel Pnb Adjie Suraji sebelumnya menulis di sebuah harian nasional bertajuk "Pemimpin, Keberanian, dan Perubahan" pada 6 September 2010 yang membuat institusi TNI berang.
Tindakan perwira menengah itu dinilai melanggar kode etik karena melakukan kritik terbuka terhadap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang notabene adalah Panglima Tertinggi TNI.
Mabes TNI Angkatan Udara menegaskan ide dan pemikiran Kolonel Pnb Adjie Suradji tentang kritikan terhadap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bukan opini institusi, melainkan pribadi yang bersangkutan.
Juru Bicara TNI Angkatan Udara Marsekal Pertama TNI Bambang Samoedro menyatakan, TNI Angkatan Udara memegang teguh UU No. 34/2004 tentang TNI.
"Khususnya Pasal 2 yang memuat tentang jati diri yang salah satu klausulnya menyatakan bahwa TNI dilarang berpolitik praktis," katanya.
Langganan:
Postingan (Atom)


